Arah Baru Polugri Jepang

Salah satu kasus terhangat yang sedang menjadi pembicaraan di Jepang adalah sengketa yang terjadi antara Jepang dan Republik Rakyat China di wilayah laut China timur berfokus pada kepulauan Ryukyu, pulau Senkaku. Sengketa ini menjadi sebuah masalah yang urgent di Jepang sebab hal ini menyangkut kemampuan Jepang dalam menjaga stabilitas kedaulatan wilayahnya di tengah-tengah kondisi yang sedang bergejolak namun disisi lain terbatasi oleh konstitusi (pasal 9) serta ketergantungan akan aliansi militer dengan Amerika. Dijelaskan secara ringkas bahwa Laut China Timur dengan wilayah yang dipersengketakan yaitu kepulauan Ryukyu, pulau Senkaku disebelah selatan Okinawa berdasarkan Restorasi Meiji, ditandai sebagai bagian dari Prefektur Okinawa pada tahun 1979. Pulau Senkaku sendiri, berada di tengah tengah perbatasan antara Kerajaan Ryukyu dan Dinasti Qing dan terkenal dengan nama Sinon-Japanese boundaries dan diklaim oleh Jepang pada tanggal 14 Januari 1895. Kepemilikan Jepang atas Senkaku dibuktikan dengan adanya mercusuar yang dibangun pada tahun 1996 oleh sekelompok orang Jepang.
Sengketa yang terjadi antara Jepang dan China di awali tindakan illegal berupa pemancingan dari sejumlah nelayan China di wilayah Jepang serta adanya tindakan berlebihan China yang mengirimkan beberapa pesawat mata-mata di wilayah sengketa. Sengketa yang terjadi tentu tidak sebatas perebutan klaim wilayah kedaulatan namun yang menjadi penting yakni perebutan sumber energi dengan cadangan yang melimpah, sehingga meski pada tahun 2008 telah disepakatinya perjanjian kerjasama mengenai pengolahan gas alam disekitar pulau Senkaku namun hingga kini China kembali bersikeras terhadap pendiriannya untuk menguasai seluruh wilayah perairan yang ada.
Sengketa yang terjadi menimbulkan sejumlah argumentasi dalam tubuh pemerintahan Jepang dalam mencari solusi penyelesaian yang ada. Untuk pihak oposisi sendiri yang dipimpin oleh Nobuteru Ishihara dari partai liberal mengusulkan agar dibangunnya pangkalan militer Jepang di wilayah persengketaan. Langkah ini dianggap perlu bagi kaum oposisi dalam menyikapi kebangkitan China. Terlebih lagi dengan adanya aktifitas China yang sedang giat giatnya membangun angkatan lautnya dengan membeli super kilo yang didesain untuk pengarahan militer terhadap Taiwan. Selain itu hal ini dipicu oleh membesarnya porsi anggaran militer China yang naik 14,9 persen pada tahun 2009. Pada Tahun 2009 Pemerintah China menaikkan anggaran militernya mencapai 480,686 miliar yuan (70,2 miliar dolar AS), meningkat 62,482 miliar yuan dari 2008, Kemudian pada tahun 2010 ini, Pemerintah China meningkatkan lagi anggaran pertahannya sebesar 10% dari 84,9 miliar dollar tahun lalu untuk anggaran militer tahun 2010. Adanya keinginan China untuk memperluas kekuatan pertahanan lautnya ke wilayah Pasifik Barat mendorong China harus menggerakkan submarinenya ke wilayah armada lautnya yang lain, dengan melewati Kepulauan Ryukyu.
LDP sebagai sebuah partai oposisi yang cukup konservatif berpendapat bahwa kebijakan untuk membangun pangkalan militer di Jepang berguna dalam melakukan kontrol penuh terhadap Senkaku serta akan difungsikan sebagai pos permanen bagi Self Defence Force dalam menjaga kestabilan di area tersebut. Dalam menganalisa kebijakan seorang Nobuteru Ishihara yang merupakan anak dari Shintaro Ishihara seorang negarawan yang dikenal sebagai sosok nasionalis yang sangat blak blakan bahkan seringkali menciptakan kontroversi dengan argumennya agar Jepang mengembangkan senjata nuklirnya dan mengurangi ketergantungannya akan aliansi militernya dengan Amerika Serikat, nampaknya Ishihara muda tidak lebih reaktif. Ishihara muda menyatakan bahwa partai liberal dibawah kepemimpinannya tidak akan membahas mengenai persoalan pengembangan senjata nuklir bagi Jepang namun disisi lain, mendorong dinaikkannya anggaran pertahanan bagi Jepang merupakan salah satu fakta dimana kecenderungannya dalam melihat masa depan militer Jepang yang lebih Independen.
Pemerintah Jepang sendiri berpendapat bahwa aliansi Jepang dengan Amerika masih dapat dimanfaatkan dalam membendung pengaruh China di kawasan tersebut, terlebih lagi dengan adanya dukungan Amerika terhadap Jepang serta adanya reaksi negatif dari dunia Internasional akibat kebijakan China yang menggertak Jepang dengan beberapa kali mengirimkan pesawat mata-mata ke wilayah yang dipersengketakan. Secara gamblang disimpulkan bahwa ketika adanya ancaman kedaulatan Jepang yang sudah tentu berkaitan dengan militer terganggu, maka sudah pasti akan berhadapan dengan Amerika. Namun disisi lain,, ketika strategi militer menjadi pilihan Jepang untuk mengamankan akses energi, maka kebutuhan pengembangan persenjataan menjadi sebuah keharusan. Pemerintah Jepang tentu saja menyedari hal tersebut. Diberitakan dalam sebuah media cetak di Jepang, Yomiuri yang melaporkan bahwa adanya keinginan pihak Jepang untuk membeli pesawat tempur Lockheed Martin F-35 stealth fighter dalam memperkuat angkatan udaranya, dengan harga yang diperkirakan mencapai miliyaran dolar. Namun nampaknya kementerian pertahanan Jepang tidak ingin menyebar luaskan hal tersebut. Menurut sumber juga disebutkan bahwa Jepang berniat untuk membeli 40 jet tempur senilai 8 miliar dolar.
Jepang merupakan sebuah negara yang sangat berpotensi dalam memiliki armada militer yang kuat dan independen namun aliansi militer yang telah terbangun membatasi potensi tersebut untuk berkembang. Disisi lain, hal tersebut juga disebabkan oleh tidak adanya kesamaan visi dalam lingkup domestik Jepang mengenai arah militer Jepang. Namun dengan melihat kondisi stabilitas regional yang sewaktu-waktu dapat menegang bahkan di beberapa negara telah terjadinya konfrontasi, hal ini tentu berefek pada bagaimana Jepang harus mengamankan diri sendiri dengan mengurangi ketergantungan aliansi militernya dengan Amerika. Jika kondisi ketegangan di wilayah regional semakin meningkat maka hal ini bisa saja menggiring Jepang dalam membentuk Format Self Defence Force yang lebih mapan tidak hanya dalam segi kuota namun juga instrumen-intrumen militer yang lebih canggih. Terlebih lagi dengan keberadaan LDP di Jepang yang lebih berorientasi terhadap militer Jepang yang lebih independen, hal ini dapat menjadi sebuah arah kebijakan politik baru jika LDP mampu menguasai kursi perdana menteri Jepang dan mendominasi parlemen Jepang.