MEDIA MASSA DALAM POLITIK AUSTRALIA
(SEBUAH WACANA MEDIA DALAM PERSFEKTIF KEBERPIHAKAN)
LATAR BELAKANG
Politik suatu negara menjadi salah satu point penting dalam pejalanan roda pemerintahan suatu negara baik itu negara besar maupun negara kecil yang terlaksanan sebagai bentuk perwujudan eksistensi suatu negara baik itu bersifat local maupun internasional, suatu negara menjalankan segala bentuk kerja pemerintahan termasuk politiknya sebagai bentuk interaksi dan juga menjadi sebuah langkah pasti negara tersebut terhadap masalah yag dihadapinya sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pada dasarnya politik suatu bangsa adalah bentuk pencerminan karaktarestik suatu negara terhadap apa yangf sedang terjadi baik itu kebijakan poltik dalam negeri maupun kebijakan poltik luar negeri yang berhubungan dengan banyak negara lain di dunia.
Berangkat dari pemahaman politik suatu negara yang berusaha untuk menjadi cermin dan sebagai langkah kebijakan yang diambil oleh suatu negara terhadap permasalahan yang muncul dalam suatu masa pemerintahan dan dikatakan sebagai point penting pemerintahan, hal ini dikarenakan bahwa inilah bukti nyata kebijakan yang diambil oleh suatu negara terhadap negara lain ataupun terhadap masalah yang menimpa mereka sendiri atau berbagai hal yang terjadi dalam suatu negara dan itu patut diketahui oleh masyarakat luas sebagai faktor pendukung politik suatu negara atau dilain sisi kita melihat pentingnya sosialisasi pengambilan kebijakan atau pemikiran politik terhadap masyarakat luas:rakyat maka perlulah sebuah pelaksana peran ini dalam hal ini peran media massa untuk membawa isu atau sesuatu ini ke masyarakat luas.
Media massa menjadi faktor terpenting dalam suatu pemerintahan terlebiha lagi dalam era globalisasi dewasa ini yang menuntut kecepatan dan ketepatan informasi yang ada sehingga tidak tertinggal dengan negara lain yang telah memanfaatkan media massa yang berteknologi hebat sebagai pendorong pembangunan bangsa.
Peran media massa sebagai pembawa pesan atau sosialisasi ini terkait mengenai masalah peran sertanya dalam perkembangan poltik suatu bangsa dilandasi oleh beberapa hal[1]:
Pertama, isi media massa pada dasarnya sudah dicacah-cacah untuk beragam muatan. Isi cacah-cacahannya tergantung pada peristiwa yang dianggap layak oleh media massa. Dalam hal ini, media massa yang menentukan kelayakan pesan yang disampaikannya dan bukan pihak lain yang merasa layak memesan isi media massa. Pengertian yang bisa diperoleh di sini, adalah kewenangan mutlak media massa untuk melaporkan atau tidak melaporkan peristiwa yang terkait. Ini pun masih dalam salah satu fungsi umum media massa sebagai pemberi informasi; belum merambah fungsi persuasi, edukasi atau sosialisasi.
Kedua, menjalankan peran sebagai sosialisator akan menjadi beban tersendiri bagi media massa. Ini pada dasarnya paralel dengan sejumlah pandangan yang meragukan kemampuan media massa untuk menjalankan fungsi persuasi dan edukasi atas dasar persyaratan keseragaman, rentang waktu, dan kontinyuitas isi pesan.
Ketiga, adanya relevansi politik dan media massa untuk menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi termasuk isu-isu yang berkembang baik itu bersifat positif maupun negative dan tentu saja dengan asas cover both side.
Keempat. Adanya saling keterkaitan dan saling membangun untuk peran yang masing-masing diambil, pemerintah sebagai pekerja roda pemerintahan dan media massa sebagai wadah pewarta untuk memberitakan hal apa yang terjadi.
Dari uraian di atas, beberapa pengertian pokok bisa diambil. bahwa media massa lebih tepat menjalankan fungsi pemberian informasi politik dan penyebaran kepentingan melalui berbagai saluran-saluran yang ada.
Berbicara tenatng hal indalam hal ini kita kan lebih banyak berbicara tentang bagiaman maedia massa di Australia bekerja dalam upaya untuk membangun citra dunia perpolitikan dalam pemerntahan Autralia sebagai mana kita ketahui bahwa Australia adalah sebuah negara dengan berbagai kemungkinan yang ada serta dengan polemic yang terjadi di dalamnya semisal masalah Rasial yang tak pernah berujung bagi kaum Aborigin dan juga mengenai masalah bagaimana pemerintahan Australia memandang Media massa ini sebenarnya, apakah ia adalh sebuah pelengkap roda pemerintahan atau sebagai alat untuk kebijakan yang salah kemudian tidak untuk disampaikan untuk masyatakat luas.
Dengan kata lain, berangkat dengan tujuan untuk memahami peran dan fungsi media massa di Australia sebagai alat control sosial yang terjadi dalam negara tersebut dan juga bagaimana hubungan media massa dengan pemerintah Australia; siapa mengontrol siapa? Kita mungkin tak bisa melepaskan pengaruh pemerintah terhadap apa yang terjadi dalam negaranya termasuk arah atau orientasi berita dari media massa tersebut, sebagai contoh bagaiaman negara-negara besar dan berkembang berupaya untuk membangun image pemrintahannya dengannya dengan berita-berita di media massa, Amerika dengan control media massanya yang sangat ketat atau Indonesia pada zaman pemerintahan Soeharto yang mengekang kebebasan pers bahkan tak segan-segan untuk memenjarakan orang-orang yang dianggap terlalu vocal terhadap pemerintahan, majalah Tempo di Indonesia pernah merasakan bagaimana rasanya dilarang beredar pada masa orde baru atau selebaran-selebaran yang beredar di masyarakt, kampus, atau tempat-tempat umum tak lepas dari control pemerintah.
PERKEMBANGAN POLITIK AUSTRALIA
Australia adalah negara monarki konstitusional yang mempunyai sistem pemerintahan parlementer. Sebagai Negara Persemakmuran, Australia memiliki Gubernur-Jenderal yang bertugas mewakili tugas Ratu Elizabeth II. Namun kekuatan eksekutif tersebut hanya dapat dijalankan melalui nasehat dari Perdana Menteri.
Negara Persemakmuran Australia (Commonwealth of Australia) atau dikenal sebagai Australia saja adalah sebuah negara di belahan bumi selatan yang juga menjadi nama benua terkecil di dunia. Wilayahnya mencakup seluruh benua Australia dan beberapa pulau di sekitar Samudra Hindia Selatan dan Samudra Pasifik..
Australia, walaupun terletak di dekat Asia, lebih sering disebut sebagai bagian dari dunia Barat karena kehidupannya yang mirip Eropa Barat dan Amerika Serikat. Penduduknya pun sebagian besar kulit putih.
Pada 1 Januari 1901, ke enam federasi koloni ini dan Persemakmuran Australia dibentuk. Semenjak berdirinya federasi, Australia telah berhasil mempertahankan system politik liberal demokratis yang stabil dan tetap tunduk dalam Wadah Persemakmuran. Jumlah penduduk terakhir yang tercatat adalah 20,4 juta jiwa dan umumnya terpusat di kota-kota sepanjang garis pantai seperti Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide dan Perth (dan menjadi kota-kota besar di Australia). Ibu kotanya terletak di Canberra, sementara di daerah gurunnya yang luas, jumlah penduduk sangat sedikit.
Terdapat tiga cabang pemerintahan di Australia:
- Legislatif: Parlemen Australia yang terdiri dari Gubernur-Jenderal, Senat, dan Dewan Perwakilan.
- Eksekutif: Dewan Eksekutif Federal; sang Gubernur-Jenderal dinasehati para penasehat eksekutif, yang terdiri dari perdana menteri dan para menteri. Biasanya Gubernur-Jenderal tidak akan menolak nasehat-nasehat tersebut.
- Kejaksaan: Mahkamah Agung Australia dan pengadilan-pengadilan federal lainnya.
Australia mempunyai parlemen yang bikameral, terdiri dari Senat yang berisi 76 senator, dan Dewan Perwakilan yang mempunyai 150 anggota. Pemerintah dibentuk di Dewan Perwakilan, dan pemimpin partai atau koalisi mayoritas dalam Dewan adalah yang menjadi Perdana Menteri. Anggota Dewan dipilih dari daerah pemilihan beranggotakan tunggal yang umumnya disebut electorate. Negara bagian yang lebih besar populasinya mempunyai lebih banyak perwakilan; setiap negara bagian minimal mempunyai lima perwakilan. Dalam Senat, setiap negara bagian diwakili 12 senator tanpa mempedulikan jumlah penduduknya.
Sebagai negara yang menganut demokrasi perwakilan, para wakil rakyat di Australia dipilih untuk membuat kebijakan-kebijakan yang memihak konstituennya. Ada tiga macam Pemilu di Australia: pertama, untuk memilih wakilnya untuk duduk di Pemerintah Daerah, Pemerintah Negara Bagian dan Pemerintah Federal. Pemilihan anggota dewan di Pemerintah Daerah dilakukan setiap empat tahun sekali pada Sabtu terakhir di bulan November. Sedangkan pemilihan anggota parlemen Negara Bagian diadakan pada Sabtu minggu terakhir bulan November setiap empat tahun sekali. Sementara itu pemilihan anggota parlemen Pemerintah Federal diadakan setiap tiga tahun sekali, namun biasanya hanya setengah dari kursi-kursi Senat yang diperebutkan, karena para senator mempunyai masa jabatan enam tahun yang saling tumpang-tindih.
Masing-masing wakil rakyat tersebut mempunyai wilayah tanggungjawab yang berbeda-beda. Para wakil rakyat di tingkat Pemerintah Daerah berkewajiban membuat kebijakan yang mencakup bidang: pusat kesejahteraan balita dan penitipan anak; penyediaan bantuan makanan dan tempat tinggal; pemeliharaan sarana olahraga dan tempat-tempat rekreasi; perpustakaan masyarakat dan tempat pertemuan masyarakat; pendaftaran hewan; pengambilan sampah basah dan sampah daur ulang; perencanaan tata kota dan peraturan tentang bangunan; serta pemeliharaan jalan-jalan dan gang-gang setempat.
Para wakil rakyat di tingkat Negara Bagian bertanggung-jawab untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan masalah: lingkungan; rumah sakit dan sarana kesehatan; penanggulangan narkoba dan kriminalitas; pendidikan dan pelatihan; pengembangan keluarga dan masyarakat; transportasi dan keselamatan di jalan raya; serta pengembangan layanan di tingkat pedesaan dan daerah. Para wakil rakyat di tingkat Pemerintah Federal membuat kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Australia, yaitu yang berkaitan dengan: ekonomi nasional; pertahanan; kebijakan luar negeri; imigrasi; layanan sosial seperti tunjangan pensiun dan keluarga; perdagangan dan perindustrian; pendidikan perguruan tinggi; dan pendanaan perawatan kesehatan.
Berbicara mengenai pemerintahan Australia dalam hal ini ketika parlemen bersidang, badan pekerja parlemen difokuskan untuk membantu pada rapat kerja kedua kamar, yaitu DPR dan Senat. Di sinilah mereka berdebat dan melakukan pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang dan berbagai macam hal terkait dengan kepentingan publik. Namun demikian, kesepakatan-kesepakatan penting dari kinerja anggota tidak jarang justru dilakukan di luar ruang persidangan. Jalannya pembahasan di ruang sidang Senate dan DPR disiarkan langsung melalui televisi, sehingga para anggota dapat selalu memonitor terhadap apa yang sedang terjadi dan berkembang dalam rapat tersebut. Kondisi ini dilakukan apabila mereka sedang melakukan pekerjaan lain di luar gedung parlemen, seperti misalnya, mempersiapkan pemaparan sidang, memeriksa rancangan undang-undang terbaru, dan ketika mereka sedang mengadiri berbagai acara sebagai atensi terhadap komunitas yang mereka wakili. Para anggota parlemen lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menginvestigasi hasil kerja tim yang dibentuk oleh parlemen dalam rangka memenuhi kebutuhan pertanyaan para anggota, tidak hanya dalam lingkup seputar Canberra tetapi juga meliputi seluruh bagian Australia.
Dalam kaitannya dengan pemaparan berbagai pertanyaan pada kamar DPR dan Senate, anggota parlemen juga berkontribusi dalam diskusi mengenai masalah-masalah publik melalui:
- Partisipasi dalam kinerja parlemen dan kepanitiaan partai;
- Turut serta dalam pembahasan di berbagai program radio dan televisi, menulis artikel di media massa dan majalah; serta
- memberikan ceramah pada pertemuan publik dan konferensi.
Anggota Parlemen juga harus mengetahui apa yang sedang terjadi pada konstituen mereka guna menjaga pandangan buruk dari orang-orang yang mereka wakilkan. Menjaga hubungan mereka dengan masyarakat, bagi sebagaian besar anggota Parlemen, cukup menyita waktu selama di Parlemen, hal ini dilakukan termasuk di antaranya dengan:
- Bertemu dengan dan mendengarkan perseorangan maupun organisasi yang mencari informasi dan saran, memberikan suatu pandangan, atau meminta bantuan penyelesaian suatu masalah;
- Merespon kebutuhan komunitas dengan menjawabnya melalui sepucuk surat dan dialamatkan kepada menteri, badan pemerintah, dan kelompok-kelompok lainnya yang berkepentingan;
- Mengalisa berbagai pandangan dan bukti-bukti yang diberikan oleh anggota masyarakat kepada tim khusus di parlemen terkait dengan permasalahan yang menjadi perhatian penting bagi publik.
Sehingga bentuk hubungan parlement dan media mampu terjaga dengan baik dan berjalan sewajarnya sebagai hasil dari rapat kerja parlement selama ini dan pautu untuk di sosialisasikan kepada masyarakat luas.
Rentetan peristiwa dan alur kerja dari roda pemerintahan tersebut tentu bukanlah hal mudah, ada banyak hal yang dilalui oleh pemerintah Ausrtalia untuk dapat sampai pada tahap tersebut, dimana system pemerintahan yang ada serta lajur politik yang terarah oleh konstitusi Australia menjadi sejarah penting dlam perkembangan politik Australia, kita mungkin saja tak bisa lupa pada berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di Australia, fenomena Rasial yang tak selesai untuk dibahas, pengambilan kebijakan yang sarat akan intervensi negara induk dan sekutunya; Inggris dan Amerika, serta yang akan kita bahas mengenai bagaiamana media massa di Autralia yang sering kali mengalami intervensi ataupun sebaliknya media yang menintervensi pemerintah, dalam wacana yang berkembang dewasa ini, kehadiran media massa besar sekelas[2]: ABC, SBS, Nine, Seven, Ten, CNN, Fox News Cable, CNBC, BBC, Star Corp, MNSBC, serta berbagai media besar lainnya dikatakan memiliki keterkaitan erat dengan negara berkepentingan sebagai bentuk intervensi dan hegemony global yang dilaksanankan dengan berbagai tujuan.
Dari sinilah peran dan fungsi media massa Australia dipertaruhkan, bagaimana kinerja mereka setelah adanya hubungan kerjasama yang terjalin antara pemerintah Australia dalam hal ini parlemen dengan media massa untuk mensosialisasikan apa yang telah disepakati dalam penagmbilan kebijakan di parlemen, akan tetapi adalah hal yang tak mudah untuk melaksanakan kerja tersebut hal ini disebabkan oleh factor dominansi media massa dalam masyarakat, keinginan untuk menjadikan media massa sebagai factor pendukung utama informasi dan sosialisasi politik perlu dipertegas ulang, hal ini dikarenakan bahwa dalam sejarah media pun sering kali terjadi ketimpangan yang tak diharapkan bahwa adanya kepentingan lain saling menutup dengan kepentingan lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa intervensi dan kekuasaan mampu melegalkan segala cara termasuk untuk media sendiri yang sering kali menjadi senjata utama pembunuhan karakter maupun pembunuhan kebenaran dengan intervensinya, di Australia sendiri, media massa beberapa kali mengalami intervensi terutama pada masa kepemimpinan John Howard yang dianggap terlalu menekan kebebasan pers dan sering kali media massa itu sendiri didapati melakukan kesalahan-kesalahan dengan mengikuti alur tersebut, sebagai contoh ketika masa terorisme mencuat kepermukaan dan mengemparkan dunia yang secara disengaja atau tidak akan selalu bermuara pada ummat muslim diseluruh dunia sebagai biang atau kaum penghasil teroris yang entah dengan standar apa dikatakan demikian, media massa Australia memberitakan mengenai kebabasan beragama muslim yang muali tak dianggap lagi, dalam hal ini kebebasan beragama menjadi hal yang sangat menakutkan untuk diakui karena hanya akan melahirkan tekanan media dan intervensi luar dalam maslah beragama, hal ini memunculkan tanggapan dari pihak Presiden Federasi Dewan-Dewan Islam Australia (AFIC), Ikebal Patel, meminta media massa dan para politisi Australia untuk menghormati hak komunitas Muslim untuk mengatur masalah-masalah agamanya, ketegangan ini bermula dari seorang pejabat Australia Sheikh Taj al-Din al-Hilali.[3]
Dalam edisi Selasa, Harian The Age dan The Australian misalnya memberitakan, kalangan politisi dan pejabat tinggi negara itu telah meminta mufti kelahiran Mesir itu agar mengundurkan diri dari jabatannya dan meninggalkan negara itu menyusul dukungannya atas Iran. Selain itu berbagai tekana-tekana media Australia pun muncul ketika Terkait dengan masalah nuklir Iran, sebagian besar negara anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, termasuk Indonesia, beberapa waktu lalu menyetujui pemberian sanksi yang lebih besar kepada Iran melalui Resolusi 1747, hal ini pula yang menjadi isu hangat yang seakan-akan coba untuk digembor-gemborkan sebagai bentuk dukungan terhadap tindakan Amerika di Timur Tengah.
Tidak hanya itu, secara teknis, media juga menyajikan informasi dengan sangat cepat dan dapat memenuhi kebutuhan pu blik atas informasi tersebut kapan saja. Kantor berita Cable News Network (CNN) menyiarkan tayangan berita 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Setiap menit memungkinkan untuk tersela breaking news yang memuat berita-berita darurat sehingga besar kemungkinan factor doktrinisasi terhadp suatu berita dapat masuk dengan cepatnya jika tidak dengan filterlisasi media yang baik dari pemirsa.
Kasus yang semapt mencuat lainnya sebelum perang, media ini tercatat paling gencar melancarkan "kampanye" untuk mendukung rencana Bush menginvasi Irak, baik melalui Fox News, surat kabarnya yang tersebar di seluruh penjuru dunia, maupun majalah politiknya yang terkenal, The Weekly Standard. Misalnya, pembaca berita dan pembawa acara bincang-bincang (talk show) yang membicarakan masalah-masalah politik, dengan kemampuan moderator mcngarahkan obrolan dengan narasumber selalu berhasil meyakinkan pemirsa bahwa Irak memang memiliki senjata pemusnah masal, dan secara implisit memaksa pemerintahan Bush untuk tidak rnengundurkan niat menyerang Irak. Bukan saja di daratan Amerika Serikat, hampir semua media milik jaringan News Corps di negara koalisi AS menyajikan berita yang kurang lcbih seragam, yaitu bahwa Irak memiliki prototype dan bahan baku cikal bakal senjata pemusnah masal yang disebut sebagai mengancam "keamanan dan perdamaian dunia". Ketika Blix memberikan laperan kepada Sidang Dewan Keamanan PBB pada 27 Januari 2003, editorial sebuah surat kabar Australia milik jaringan News Corporations menulis tentang Blix yang telah menyediakan bukti bahwa diktator Irak Saddam Hussein tetap mengembangkan senjata pemusnah masal dan itu penting untuk diberitakan[4].
Cerita lain ketika kita berbicara mengeani masalah media ini dalam wacana para pemimpin parlement Ausrtalia, ada hal yang berbeda bahwa ketika ada beberapa media massa yang berada di luar garis koordinasi media luar dalam hal ini media yang dikuasai oleh asing (News Corporations) mencoba untuk memberiksn gambaran yang berbeda sering kali mendapat tekanan, Sejarah mencatat ketika Doktrin “pre-emptive strikes” yang dispekulasikan media-massa sebagai alasan keengganan Pemerintah Australia untuk menandatangani TAC mengemuka ketika PM John Howard kembali menyinggung masalah tersebut dalam kampanye pemilu Australia yang lalu. Dalam salah-satu suatu wawancara radionya, menjelang keberangkatan menuju Laos untuk menghadiri 'Commemorative Summit' (30 November 2004), Perdana Menteri John Howard menegaskan kembali bahwa “pre-emptive strikes” akan dilakukan sebagai pilihan terakhir untuk mempertahankan diri dari serangan luar “imminent attack if the country involved were not taking action to prevent the threat…. That is a simple statement of fact, but I don't anticipate for a moment it is going to occu”'[5] ketika itu media dianggap sangat berpikiran jauh mengenai maslah ini sedangkan parlement telah berupaya untuk memberikan pemahamn bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk pengaman negara meskipun mereka sebenarnya tahu bahwa ketika hal ini dilakukan, anggapan sebagai antek Amerika akan terus membayang sehingga dalam beberapa catatan sejarah dan literature yang ada berpenadapat bahwa media massa di Australia puin sering kali mengalami intervensi, bahkan tak jarang hal ini terjadi berdasarkan pergantiaan kepemimpinan di Ausrtalia dan juga kepentingan Inggris sebagai negara induk, sehingga dapat dilihat bahwa hal ini tidak memungkinkan adanya bentuk Journalism yang baik ketika hal ini masih dalam tekanan,
Dengan kata lain bahwa Media Australia adalah media Barat dan tampaknya akan tetap menganut prinsip-prinsip kebebasan liberal yang sering kali sarat makna. Sebab, Pemerintah Australia tidak memiliki kekuatan konstitusional untuk mengatur kegiatan media massa, yang dimiliki oleh swasta. Pemerintah Australia juga tidak mengenal pemberian izin penerbitan media massa sehingga pemerintah tidak berhak untuk menutup surat kabar akan tetapi dalam hal ini belum ditercapai titik temu yang baik untuk saling menghargai dan menjadikan kerja parlement sebagai bahan media untuk berkembang dimasyarakat tanpa adanya intervensi asing ataupun ketidak harmonisan antar pemerintah sehingga tidak di salah artikan sebagai intervensi pemerintah, tanpa adanya keperpiahakan atas satu kaum akan tetapi dalam wacana yang sebenarnya.
MEDIA MASSA SEBAGAI NEW INSTRUMENT SARAT MAKNA
Media massa dewasa ini menjadi sebuah barang hebat dalam dunia Globalisasi, persaingan informasi dan teknologi membawa media massa menduduki point penting dalam hal ini, media massa seakan menjadi bisnis ataupun sebuah hal baru dengan sejuta potensi yang ada di dalamnya sehingga tak mengherankan ketika muncul nama-nama orang uang berada dibelakang wacana media.
News Corporations[6] adalah salah sate konglomerasi media terbesar di dunia milik Rupert Murdoch. Jaringan dan distribusinya tersebar di seluruh penjuru dunia dan mampu menjadi alternatif utama di masing-masing kelas. Seperti The Australia, The Weekly Australia, dan The Sunday Herald Sun yang merupakan surat kabar terkemuka di Australia, The Sun sebagai koran utama Inggris, atau The New York Post yang bisa disejajarkan dengan New York Times di AS. Majalah The Weekly Standard adalah majalah polit ik terpandang di Washington. Begitu juga dengan program berita televisinya, Fox News Channel. Murdoch adalah pendukung rezim konservatif Bush dan Partai Republik. fa juga dikenal sebagai tokoh neokonservatif yang aktif mensponsori setiap kebijakan presiden melalui jaringan medianya ini.
Di AS sendiri, media memang memiliki potensi besar memengaruhi opini publik yang akhirnya menjadi input bagi presider' untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Ini tidak lepas dari masyarakat AS sendiri yang menjadikan media, terutama televisi dan surat kabar, sebagai gaya hidup dan kebutuhan. Murdoch menjadi pemilik 16 televisi local dan 31 koran termasuk Koran terbesar di Ausrtalia dan telah mengakuisisi berbagai media massa seperti Koran dan televisi local, di indonesia Murdoch berhak atas ANTV yang telah dibawah kendalinya dan juga telah membeli Lativi yang sekarang telah menjadi TvOne bersama Abu Rizal Bakrie, selain itu Murdoch juga telah mengakuisisi MySpace.com pada tahun 2005 sehingga tak heran jika ia menjadi “the most powerfull person in the world today” dengan kerajaan media yang dimilikinya diseluruh dunia termasuk Australia sehingga dikatakan bahwa ketakuitan akan keberpihakan media massa di Australia menjadi hal yang patut dipertanyakan.
Peran dan fungsi media massa di Ausrtalia sebagai mana yang telah kita bahas dari awal bahwa media massa memiliki point penting sebagai alat control social dalam masyarakat luas termasuk dalam maslah poltik, dewasa ini masalah poltik menjadi sebuah hal yang sangat sensitive dan mampu menjadi liar ketika poltik tak lagi memandang etika dan kemanusiaan sehingga mengahalalkan segala cara termasuk melalui media massa yang menjadi wadah penghubung dengan jutaan orang di seluruh dunia.
Australia adalah sebuah negara besar, peran media massa sangat dibutuhkan akan tetapi hal ini mesti berimbang sehingga pertanyaan tentang siapa mengontrol siapa dalam media dapat dipahami bahwa hal ini adalah bentuk saling interaksi dalam upaya pembanguan bukan dalam bentuk hegemony global yang selalu berujung pada penindasan global pula.
Media massa memiliki kekuatan yang besar ketika hal itu berada pada jalurnya bukan pada intervensi dan tekanan, sepatutnya media mampu menempatkan dirinya sebagai news instrument pembangun yang baik tanpa dominansi.
DAFTAR RUJUKAN
ARTIKEL;
1. Ishadi SK; “Murdoch”, Jurnal Observasi oleh Balai Pengkajian dan Pengembangn Informasi bersama departemen Komunikasi dan Informatika.
2. Retnachrista RS, "Peran News Corporations dalam Kebijalcan Luar Negeri Amerika Serikat Menginvasi Irak", Global & Strutegis, Th L No 2, Juli-Desember 2007.
3. Henry Subiakto. “Konsentrasi Media Massa dan Melemahnya Demokrasi”. Jurusan Komunikasi FISIP dan Program Pascasarjana Studi Media dan Komunikasi Universitas Airlangga.
INTERNET
1. WIKIPEDIA berbagai edisi.
2. http://yanpraz.multiply.com/journal/item/20. MEDIA MASSA DANSOSIALISASI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
4. http://www.kbri-canberra.org.au/speeches/2004/041206civitas.htm
5. http://www.dfat.gov.au/aii/publications/bab11/untuk.html.
6. http://www.kompas.co.id/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.02.00363941&channel=2&mn=158&idx=158.
7. http://panmohamadfaiz.com/2007/09/21/liputan-khusus-parlemen-australia/.
8. http://g1s.org/tag/politik-australia/.
9. http://taufikmihardja.blogspot.com/2008/05/perjalanan-2.html.
[1] http://yanpraz.multiply.com/journal/item/20. MEDIA MASSA DANSOSIALISASI POLITIK LUAR
NEGERI INDONESIA di akses pada tanggal 21 November 2008
[2] www.wikipedia.org./daftar stasiun televisi Australia, di akses pada tanggal 24 November 2008
[3] http://beritasore.com/2007/04/10/presiden-afic-minta-media-dan-politisi-australia-hormati-hak-komunitas-muslim/.di akses pada tanggal 21 November 2008
[4] Retnachrista RS, "Peran News Corporations dalam Kebijalcan Luar Negeri Amerika Serikat Menginvasi Irak (Maret 2003)", Global & Strutegis, diakses pada tanggal 21 November 2008
[5] http://www.kbri-canberra.org.au/speeches/2004/041206civitas.htm.laporan Duta Besar Indonesia untuk Australia: Imron Cotan, diakses pada tanggal 21 November 2008
[6] Ishadi SK; Murdoch, Jurnal Observasi oleh Balai Pengkajian dan Pengembangn Informasi bersama departemen Komunikasi dan Informatika, diakses pada tanggal 24 November 2008
